Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

    Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

    JAKARTA - Pemerintah telah mencabut sebanyak 2078 izin perusahaan tambang yang tidak produktif. Indikator pencabutan hal itu, berdasarkan selama beberapa tahun belakangan perusahaan terkait tidak melakukan sejumlah aktivitas pertambangan. 

    "Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba, kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja izin yang sudah bertahun-tahun diberikan, " ujar Presiden Joko Widodo melalui keterangan pers yang dilakukan secara virtual pada Kamis (6/1/2022). 

    Pizza Hut Black Pizza
    market.biz.id Pizza Hut Black Pizza
    6% Rp 1.750
    Beli sekarang!

    Menurut Presiden, langkah yang dilakukan ini, sebagai langkah memperbaiki tata kelola sumber daya alam di tanah air ke depan. Ini penting, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tambang yang produktif. 

    Dengan pemanfaatan tambang yang optimal, maka niscaya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang dapat meningkat dengan signifikan. 

    "Menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, " tutur Presiden. 

    Dasar dari pencabutan izin di atas, lanjut Presiden Joko Widodo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara gamblang menyebutkan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, " imbuh Presiden. 

    Untuk dalam rangka mengoptimalkan hal itu, izin perusahaan tambang akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki kredibilitas. Dengan begitu, pengelolaan tambang yang dilakukan oleh perusahaan terkait dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. 

    Perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik, juga dipastikan akan ikut dalam melestarikan lingkungan dilokasi perusahaan terkait melakukan aktivitas tambang. 

    "Memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam, " pungkas Kepala Negara. 

    Doppio espresso shot ganda
    market.biz.id Doppio espresso shot ganda
    16% Rp 7.300
    Beli sekarang!

    Foto: BPMI Setpres 

    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Kominfo-Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami