Rifqinizamy Karsayuda Minta KSP Lebih ‘Muncul’ Selesaikan Program Prioritas

    Rifqinizamy Karsayuda Minta KSP Lebih ‘Muncul’ Selesaikan Program Prioritas
    Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda

    JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk lebih berperan aktif dalam mengurai sumbatan yang terjadi antar kementerian/ lembaga dalam penanganan suatu program atau debottlenecking serta masalah terkait program prioritas lainnya. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), perwakilan Sekretariat Kabinet dan perwakilan KSP.

    “Saya ingin KSP memiliki komitmen menyelesaikan debottlenecking sekaligus memperbaiki komunikasi politik kepada publik, dari pemerintah, dari istana kepada publik, ini mampu muncul ke depan. Terlalu banyak semrawut isu publik yang mestinya bisa diselesaikan oleh KSP, ” ungkap Rifqi, sapaan akrabnya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

    Kepada Parlementaria, politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan adanya 3 program prioritas yang menjadi tugas KSP, antara lain; menghilangkan sumbatan-sumbatan program antar kementerian/ lembaga atau yang disebut sebagai the bottlenecking, menjadi sarana untuk komunikasi politik pemerintah kepada publik, serta memberikan diseminasi program-program strategis nasional. 

    Di sisi lain, legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya belum melihat KSP muncul secara baik dengan kapasitas tersebut. Ia juga memberikan contoh sumbatan yang terjadi antar kementerian/ lembaga termasuk kaitannya dengan DPR sebagai lembaga pengawas.

    JURNALNASIONAL.CO.ID
    market.biz.id JURNALNASIONAL.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “The bottlenecking misalnya ambil contoh salah satu fokus Komisi II adalah soal agraria, pertanahan. KSP belum mampu melalui gugus tugasnya menyatukan bagaimana bottlenecking Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM misalnya, yang selama ini selalu menjadi keluhan. Kawan-kawan di Komisi IV mengeluh karena nggak bisa manggil (Kementerian) ATR/BPN, Komisi II ngeluh karena enggak bisa manggil Menteri Kehutanan gitu, belum kawan-kawan di Komisi VII mitra dari Kementerian ESDM. Hal-hal seperti ini kita tunggu sebetulnya dari KSP, ” paparnya. 

    Lebih lanjut Rifqi juga mengungkapkan harapannya agar KSP bisa dengan efektif menggunakan sisa 2 tahun pemerintahan periode 2019-2024 untuk memperlihatkan performanya kepada publik. Secara personal ia tidak keberatan rancangan anggaran yang diajukan oleh KSP dengan catatan lembaga tersebut mampu memaksimalkan 3 peran penting yang diembannya tersebut.

    INFOPUBLIK.CO.ID
    market.biz.id INFOPUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Urusan yang substantifnya adalah bagaimana Kantor Staf Kepresidenan bisa di depan untuk bisa menyelesaikan berbagai hal ini. Tensi politik pada 2024 semakin tinggi, oleh karena itu saya berharap KSP bisa di depan untuk kemudian bisa memastikan pemerintahan kita nanti soft landing pada 2024 yang akan datang, ” tandas Rifqi.

    Dalam papat pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tersebut disampaikan pagu indikatif RAPBN 2023 dari Kementerian Sekretariat Negara yang di dalamnya memuat anggaran untuk KSP serta pagu indikatif RAPBN 2023 Sekretariat Kabinet. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara, Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi V KSP. (uc/sf)

    Latte espresso steamed milk
    market.biz.id Latte espresso steamed milk
    20% Rp 4.000
    Beli sekarang!

    Rifqinizamy Karsayuda KOMISI II DPR RI PDIP
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Yandri Susanto Soroti Pengelolaan BOP Pesantren...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami