Komisi V Lasarus Minta Kementerian PUPR Perketat Pengawasan Lelang Bidang Konstruksi

    Komisi V  Lasarus Minta Kementerian PUPR Perketat Pengawasan Lelang Bidang Konstruksi
    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus

    JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan, Komisi V DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi termasuk pada track record peserta lelang maupun kesiapan material peralatan. Ia mengungkapkan terdapat beberapa masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah terkait dengan lolosnya penawaran dengan harga di bawah 80 persen dari pagu anggaran.

    “Rapat kita hari ini sebenarnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kan selama ini masih banyak kita temukan persoalan-persoalan pengadaan barang dan jasa. Contoh penawaran di bawah 80 persen dari nilai pagu. Sebetulnya kan berat bagi pelaksanaan, tapi penawaran di bawah 80 persen belum ada mekanisme untuk pemerintah menggugurkan, ” ungkap Lasarus saat membacakan kesimpulan RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

    Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan perlu adanya pemantauan pada perencanaan, terutama apabila pekerjaan dilakukan dengan harga penawaran rendah namun bisa terselesaikan. Menurutnya hal ini rentan dengan pemborosan. “Nah kalau dia (kontraktor) masih bisa kerja (dengan pagu anggaran) di bawah 80 persen, kita pertanyakan lagi perencanaannya seperti apa? Orang sudah buang harganya 20 persen dia masih bisa kerja bagus, berarti harga satuannya ketinggian dong? Ya kenapa perencana bikin harga satuan ketinggian, nah ini kan kita bicara pemborosan nanti di sini, ” seloroh Lasarus.

    “Bisa jadi ya kita bilang ada masuk kategori mark up harga lho kalau (anggaran) sampai 20 persen. Ini kan persoalan-persoalan yang harus kita kita urai. Ini memang agak rumit ya. Rapat hari ini kami coba melakukan mapping dulu terhadap seluruh persoalan ini. Apakah nanti ke depannya perlu kami bentuk Panja atau sampai kepada Pansus untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga pelaksanaan konstruksi di Indonesia itu betul-betul bisa lebih baik. Tidak ada lagi  yang putus kontrak di tengah jalan karena harganya tidak wajar, ” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat II ini.

    GO.WEB.ID
    market.biz.id GO.WEB.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pada kesimpulan rapat tersebut, Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Bina Konstruksi dan LPJK untuk meningkatkan koordinasi dengan LKPP terkait dengan evaluasi, perumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelelangan. Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Bina Konstruksi memberikan ruang bagi penyedia jasa konstruksi lokal untuk ambil andil dalam pengadaan barang dan jasa di daerahnya. (uc/sf)

    Lasarus DPR RI KOMISI V PDIP
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Pastikan Pasokan Biosolar...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami