Hetifah Sjaifudian Apresiasi Keseriusan Pemerintah Selesaikan Polemik PPPK

    Hetifah Sjaifudian Apresiasi Keseriusan Pemerintah Selesaikan Polemik PPPK
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam menyelesaikan polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Dari informasi dan data dari berbagai lembaga pemerintah yang disampaikan kepada Komisi X DPR RI, mampu membesarkan hati dan menjawab bahwa sesungguhnya sudah ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait seleksi PPPK. Namun begitu, Hetifah menyoroti kurang optimalnya usulan dari pemerintah daerah.

    “Pemda tentu memiliki kekhawatiran tersendiri terutama berkaitan dengan anggaran. Masih banyak keluhan dari pemda bahwa pemerintah pusat kurang memberikan informasi yang jelas seperti pengumuman berbagai perubahan kebijakan. Sosialisasi Kemendikbudristek harus lebih masif dan melibatkan kami, para wakil rakyat, untuk menjembatani, ” kata  Hetifah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Formasi GTK-PPPK 2022 dengan perwakilan pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

    Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut juga mempertanyakan nasib guru honorer Kaltim yang telah lolos PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Meski sudah lulus seleksi tahap 1 dan 2 PPPK, guru Kaltim sampai saat ini belum memiliki SK atau Nomor Induk PPPK. Bahkan ternyata usulan di BKN masih nol. Bagaimana solusi terkait hal ini?” tanya politisi Partai Golkar tersebut.

    Menjawab pertanyaan Hetifah terkait kejelasan SK dan NI-PPPK, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyampaikan situasi PPPK di Kaltim. “Setelah dicek melalui Kantor Regional BPN di wilayah Kalimantan, data Kaltim sudah masuk, tapi masih dilengkapi. Kantor Regional BKN Kalimantan akan melakukan langkah percepatan untuk selesaikan permasalahan ini, ” tandas Suharmen.

    Chicago Pizza
    market.biz.id Chicago Pizza
    1% Rp 9.500
    Beli sekarang!

    Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan pendanaan PPPK sudah dijamin APBN. “Total anggaran PPPK sekitar Rp12, 22 triliun. Alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) 2021 dan alokasi DAU 2022 untuk PPPK Guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarked, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain, ” papar Arya.

    Sementara, Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril mengatakan, meskipun sudah ada kepastian dana, masih banyak pemerintah daerah yang belum memaksimalkan formasi PPPK tahun 2022. “Baru 17, 3 persen pemda yang mengusulkan formasi di tahun 2022. 244 Pemda tercatat mengusulkan formasi kurang dari 40  persen  dan 191 pemda belum mengusulkan formasi sama sekali, ” tutur Iwan. (rnm/sf)

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    Hetifah Sjaifudian DPR RI KOMISI X GOLKAR
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Pastikan Pasokan Biosolar...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami