Netty Prasetiyani: Kurang Relevan Vaksin ‘Booster’ Dijadikan Syarat Mudik

    Netty Prasetiyani: Kurang Relevan Vaksin ‘Booster’ Dijadikan Syarat Mudik
    Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani

    JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai kurang relevan menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik pada libur  Idulfitri 1443 H/2022 M. Menurutnya status pandemi  saat ini  relatif terkendali. Vaksinasi dosis satu dan dua juga sudah di atas 70 persen. Artinya tingkat  herd immunity sudah lebih tinggi.

    “Jadi, kurang tepat jika vaksin booster jadi syarat perjalanan mudik, "  kata Netty dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, baru-baru ini. Sebagai informasi, pemerintah memasang target vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720. Jika dibandingkan dengan total sasaran tersebut maka hingga Kamis (24/3/2022), vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 93, 81 persen. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 75, 06 persen. Tingkat vaksinasi ketiga baru 8, 72 persen dari target vaksinasi Covid-19.

    Kepiting Goreng Spesial
    market.biz.id Kepiting Goreng Spesial
    13% Rp 8.509
    Beli sekarang!

    Menurut Netty,  kebijakan tersebut akan membuat orang kota yang  akan mudik mencari vaksin ketiga. "Lebih baik stok vaksin yang tersedia itu diberikan ke daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah. Jangan sampai pemudiknya sudah booster tapi yang dikunjungi justru belum vaksin sama sekali, ” usulnya. 

    Status pandemi yang relatif terkendali, kata Netty, tampak dari dilonggarkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah.  "Misalnya, PCR dan rapid test antigen tidak lagi menjadi syarat  naik pesawat, tapi cukup dengan bukti vaksin dosis lengkap. Anak-anak di bawah 6 tahun sebagai pelaku perjalanan domestik  juga tidak harus PCR atau antigen. WNA dan pelaku perjalanan  luar negeri pun sekarang sudah tidak diwajibkan untuk karantina, " ujar politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu.

    OPOSISI.CO.ID
    market.biz.id OPOSISI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Bahkan, lanjut  legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut, agenda-agenda besar seperti pagelaran MotoGP juga sudah digelar oleh pemerintah. "Jadi aneh dan kurang relevan kalau tetiba pemerintah  seperti ingin mengetatkan kebijakan dengan aturan wajib vaksin booster jika akan mudik. Jangan bebani masyarakat dengan hal-hal yang tidak perlu dan membuat kebijakan pemerintah seperti kurang sinkron, " katanya.

    Oleh karena itu, Netty meminta aturan kewajiban booster saat mudik dievaluasi. "Lebih baik kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik ini dievaluasi sebelum diterapkan. Ingat ya, vaksin booster itu sifatnya tidak wajib tapi sebagai pilihan sebagaimana pernyataan dari Kemenkes. Jadi aturan mudik cukup vaksin dosis lengkap dan tetap menjaga prokes saja, " tutup Netty. (rnm/sf)

    SIBERIA.CO.ID
    market.biz.id SIBERIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Netty Prasetiyani DPR RI KOMISI IX PKS
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Tony Rosyid: Berebut Warga NU

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami