Guspardi Gaus: Tidak Ada Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

    Guspardi Gaus: Tidak Ada Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
    Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

    JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, tak ada regulasi  atau undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dan ada pula Undang-Undang (UU) yang mengatur mekanisme tentang pengisian kekosongan masa jabatan kepala daerah, baik Bupati/Wali Kota dan Gubernur yang masa tugasnya berkhir.

    "Masa jabatan kepala daerah bukan soal keinginan pribadi melainkan harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada sejauh ini hanya mengatur soal pembatasan masa jabatan kepala daerah dan tidak ada norma hukum yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Nah, jika kepala daerah melakukan perpanjangan masa jabatan, maka hal itu akan melanggar alias menabrak UU yang berlaku, " kata Guspardi dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (14/4/2022).

    JURNALIS.TV
    market.biz.id JURNALIS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Ia menjelaskan, masa jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah. Manakala masa jabatan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota dan Gubernur) berakhir dan terjadi kekosongan, maka Pemerintah diberi kewenangan untuk menunjuk ASN untuk mengisi kekosongan jabatan itu sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. 

    "Kepala daerah yang habis masa jabatannya bisa menjabat lagi namun harus mengikuti dan terpilih pada pilkada selanjutnya. Jadi, bukan diusulkan atau didasarkan keingunan pribadi dan aspirasi masyarakat, ” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Meski begitu, Guspardi mempersilakan warga mengajukan uji materi jika menilai ada UU yang bertentangan. "Jadi artinya mekanisme yang berkaitan dengan pejabat kepala daerah yang akan ditunjuk mengisi kekosongan jabatan itu apakah bertentangan dengan UU yang lebih tinggi atau gimana. Kalau bertentangan silakan saja masyarakat melakukan uji materi terhadap UU yang mengatur tentang hal itu, " tuturnya. 

    Guspardi Gaus DPR RI KOMISI II PAN
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Andi Akmal Pasluddin: Pengembangan Sawit...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami