Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

    Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh
    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir

    BANDA ACEH - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) belum menunjukkan signifikansi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Di sisi lain, Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang.

    Di antara target SDGs tersebut adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan mengurangi ketimpangan. “Sehingga, saya kira perlu suatu kajian yang lebih mendalam supaya Aceh ini bisa diberikan perhatian sebagaimana mestinya. Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi lain apakah kita hanya cukup sampai di (istilah) Otsus itu saja. Karena efektivitas (dana Otsus) itu sejauh ini tidak menggambarkan yang cukup signifikan, ” urai Hafisz saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022). 

    PAPARAZI.CO.ID
    market.biz.id PAPARAZI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Adapun informasi dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh sejauh ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun jumlah Dana Otsus Aceh untuk Tahun Anggaran 2022 telah disepakati sebesar Rp7, 5 triliun.

    Padahal, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika dana otsus Aceh tersebut optimal untuk pembangunan infrastruktur, maka sekaligus akan dapat menekan angka kriminalitas remaja yang disebabkan karena kecanduan game online. Pendekatan infrastruktur ini juga akan berdampak signifikan pula bagi keterbukaan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    “Karena dari infrastruktur tersebut hasil bumi bisa diangkut. Dengan infrastruktur tersebut kegiatan lebih cepat, juga ketimpangan yang terjadi di daerah akan bisa teratasi, sehingga angka kriminalitas bisa terkontrol, ” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (rdn/sf)

    HAFISZ TOHIR DPR RI PAN
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Kecewa dengan Kondisi BRIN, Ratna Juwita...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: May 4, 2021

    Muhamad Ali

    Muhamad Ali verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 61

    Registered: Nov 30, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Apr 25, 2022

    Wahyudi Arief Firmanto

    Wahyudi Arief Firmanto verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Jun 2, 2022

    Profle

    Mulyadi Umar.

    Buruknya Jalan Trans Sangatta Picu Terjadinya Lakalantas
    Suasana Haru Warnai Penamatan dan Perpisahan TK Nurul Ikhsan
    Waka Polri Letakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Kediri
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

    Ikuti Kami