Yan Permenas: Pelantikan Lima Pj Gubernur oleh Mendagri Tidak Perlu Diperdebatkan

    Yan Permenas: Pelantikan Lima Pj Gubernur oleh Mendagri Tidak Perlu Diperdebatkan
    Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas

    JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai pelantikan lima penjabat (Pj) gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak perlu diperdebatkan. Sebab, sebelumnya, pelantikan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat, Banten dan Kepulauan Bangka Belitung tersebut dinilai oleh beberapa pihak dilakukan tanpa aturan pelaksanaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan sejumlah persoalan.

    Menanggapi hal tersebut, menurut Yan, pemerintah mempunyai fleksibilitas dalam menghadapi penyesuaian dan perubahan regulasi yang tentunya bisa mendukung keputusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, kekhawatiran soal regulasi ini pastinya akan diantisipasi pemerintah ke depan.

    Chicago Pizza
    market.biz.id Chicago Pizza
    1% Rp 9.500
    Beli sekarang!

    "Saya pikir tidak menutup kemungkinan penyesuaian itu akan dilakukan di kemudian hari agar memberikan legitimasi kepada para pejabat gubernur maupun pejabat bupati dan wali kota untuk bisa menjalankan amanat dalam mengawal masa transisi pemerintahan, termasuk mempersiapkan agenda pelaksanaan Pemilu 2024 di tingkat daerah, " katanya, Jumat (13/5/2022).

    Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pelantikan tersebut saat ini justru mendesak untuk dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan pasca jabatan kepala daerah berakhir. Oleh karena itu, berbagai pihak seperti akademisi dan pakar hukum diminta memberikan saran dan masukan dengan kajian akademis. Sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi dalam mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 dan transisi kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia nanti.

    "Pro-kontra pengisian kekosongan jabatan tidak perlu kita perdebatkan, tapi sebagai warga negara, kita turut memberikan masukan dan support kepada pemerintah atas langkah-langkah yang dilakukan dalam memperbaiki proses demokrasi dalam melahirkan pejabat publik, " jelas legislator dapil Papua ini.

    Terakhir, Yan meminta seluruh kementerian/lembaga harus seirama dengan kebijakan pemerintah yang saat ini dilakukan Kemendagri dalam melantik pejabat kepala daerah. "UGM (Universitas Gadjah Mada) merupakan universitas negeri yang mana seharusnya memberikan dukungan dan kajian hukum kepada pemerintah, kalau ada kekurangan di mana, sudah seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah agar ke depan regulasi kita semakin baik. Bukan sebaliknya malah kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024, " tegasnya.

    Diketahui, pelantikan lima gubernur oleh Mendagri Tito Karnavian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur. Mengacu pada keppres tersebut, kursi jabatan sementara gubernur tersebut akan diisi selama satu tahun ke depan.

    Pelantikan tersebut, menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar dilakukan tanpa aturan pelaksanaan sebagaimana putusan MK sehingga dinilai akan menimbulkan sejumlah persoalan, seperti masa jabatan satu tahun dan maksimal dua tahun yang berarti dimungkinkan akan terjadi kekosongan kembali pada jabatan gubernur tersebut selama 6 bulan nantinya sebelum Pemilu 2024. (bia, rnm/sf)

    READ.CO.ID
    market.biz.id READ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Yan Permenas Mandenas GERINDRA DPR RI KOMISI I
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Dedi Mulyadi: Kementan Perlu Ambil Langkah...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami