Syarif Hasan: Permasalahan Papua Perlu Disikapi dengan Tegas

    Syarif Hasan: Permasalahan Papua Perlu Disikapi dengan Tegas
    Anggota Komisi I DPR RI Syarif Hasan saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

    JAKARTA - Sejak tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia menerima 14 permintaan klarifikasi dari Special Procedures Mandates Holders (SPMH) terkait isu-isu di Papua. SPMH sendiri merupakan sekelompok pakar independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM PBB terkait implementasi HAM maupun kondisi HAM yang bersifat darurat di suatu negara. 

    Pada 22 Desember 2021, sejumlah SPMH PBB mengirimkan surat komunikasi bersama (Joint Communication) kepada Pemerintah RI berisi permintaan klarifikasi terhadap dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, eksekusi ekstra-yudisial, penyiksaan dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

    Melihat hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Syarif Hasan menilai bahwa tujuan dari apa yang telah dilakukan SPMH tersebut merupakan salah satu strategi bagi segelintir orang. "Jadi sebenarnya tujuannya SPMH ini adalah salah satu strategi bagi segelintir orang yang mendesain bagaimana agar permasalahan yang sebenarnya kecil tetapi kalau berulang-ulang dilakukan di tingkat nasional akan terjadi pembenaran sehingga masyarakat dunia akan mengatakan oh inilah yang terjadi di Indonesia, " kata Syarif dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). 

    Untuk itu, Syarif menekankan, hal tersebut perlu disikapi dengan baik. "Kita jangan melihat dari sisi pelanggaran HAM-nya saja, tetapi dasar strategi mereka melakukan mengapa ini yang paling penting, karena kita juga bisa menulis apa-apa yang mereka lakukan. Terakhir, korban dari TNI itu luar biasa anak-anak kecil yang menjadi korban, " imbuh politisi Partai Demokrat itu.

    Selain Syarif, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa diplomasi Indonesia soal Papua terlihat seperti diplomasi yang defensif. Padahal, menurut politisi Partai Gerindra itu, jumlah korban dari aparat TNI, Polri hingga masyarakat sipil Indonesia justru lebih banyak.

    "Bagaimana menjadikan ini ofensif diplomasi, bahkan kalau kita lihat jumlah korban lebih banyak di kita, jumlah korban aparat TNI dan Polri saja lebih dari 40, belum lagi masyarakat sipil biasa, ada warga beberapa tahun lalu warga Minang juga banyak yang menjadi korban, ada sembilan yang dibantai, " sebutnya. Untuk itu, Fadli menilai posisi diplomasi Indonesia menghadapi hal ini perlu dipertegas. 

    DELIKHUKUM.ID
    market.biz.id DELIKHUKUM.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sehingga diplomat-diplomat Indonesia juga memiliki pedoman yang jelas bagaimana menghadapi hal tersebut. "Kitalah yang sebenarnya banyak menjadi korban tapi kelihatannya kita ragu-ragu. Status ini seperti apa? Menyebut mereka ini kelompok separatis teroris saja kita nggak berani, menyebutnya masih KKB gitu. Jadi sebenernya statusnya ini apa, agar diplomat kita yang di luar negeri jelas meletakkan definisi terhadap mereka yang melakukan separatisme itu, " terangnya. 

    Sebelumnya, Duta Besar/Wakil Tetap RI di Jenewa Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan bahwa Joint Communication SPMH ini bukan merupakan pandangan PBB atau bukan merupakan temuan PBB serta agenda PBB. Anggota SPMH pun bukan merupakan staf PBB dan tidak menerima gaji dari budget reguler PBB. 

    "Joint communication SPMH ini bukan merupakan pandangan PBB atau bukan merupakan temuan PBB serta agenda PBB. Namun merupakan salah satu fungsi komunikasi Dewan HAM yang diberikan mandatnya kepada SPMH untuk meminta klarifikasi kepada negara terkait, " kata Febrian. 

    Syarif Hasan DPR RI KOMSI I DEMOKRAT
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Supratman Andi Agtas Sepakat Bawa RUU TPKS...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami