Rudi Hartono Pertanyakan Alasan Pengajuan PMN oleh Askrindo dan Jamkrindo

    Rudi Hartono Pertanyakan Alasan Pengajuan PMN oleh Askrindo dan Jamkrindo
    Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menanyakan alasan Askrindo dan Jamkrindo selaku holding partner dari Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebab menurutnya, Askrindo dan Jamkrindo saat ini tampak memiliki kondisi keuangan yang baik di perusahaannya.

    Demikian diungkapkan Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), terkait Pendalaman Terhadap BUMN Penerima Usulan PMN Tahun Anggaran 2023 dan penjelasan terhadap aksi koperasi terhadap RKAP Tahun Anggaran 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

    NEWSRELEASE.CO.ID
    market.biz.id NEWSRELEASE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Askrindo dan Jamkrindo ini adalah perusahaan yang saya lihat baik, karena di daerah itu rata-rata mulai dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) sampai dengan pekerjaan di APBD memakai jasa Askrindo dan Jamkrindo. Project-project  daerah itu seluruh Indonesia rata-rata pakai produknya kedua asuransi ini dan menguntungkan karena project 3-4  bulan selesai, enggak ada risiko, penjaminan saja, ” tandas politisi Partai NasDem tersebut.

    Meski demikian, apabila kebermanfaatan dari PMN tersebut dapat dirasakan masyarakat secara luas, Rudi menilai pengajuan itu masih pantas. Ia pun mempertanyakan hal tersebut sebab bila ke depan dua lembaga ini mengalami pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan, mereka memiliki argumen yang kuat. Terlebih jika berdampak langsung ke masyarakat.

    “Cuma saya mau tanya pendapat Jamkrindo, Askrindo, (keuangan) yang sehat ini berapa? Untuk deviden negara berapa? Pajak berapa, PPh, PPn untuk negara? Jadi ketika nanti bapak dikurangi jatahnya sama Kemenkeu, kan bapak bisa bilang ‘kami memberikan pajak negara sekian bu, kena minta untuk rakyat enggak digubris?’ bisa alasan itu pak, ” saran legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut.

    Diketahui, PT BPUI atau IFG mengajukan dukungan investasi melalui PMN sebesar Rp6 triliun untuk memperkuat struktur permodalan anak usahanya, Askrindo dan Jamkrindo. Direktur Utama IFG Robertus Billitea mengatakan suntikan modal itu akan digunakan dalam rangka menjaga tingkat gearing ratio usaha produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan tahun 2026. (hal/sf)

    Rudi Hartono Bangun KOMISI VI DPR RI NASDEM
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Zainuddin Maliki: Pariwisata Kabupaten Malang...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami