Komisi VII DPR RI Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia

    Komisi VII DPR RI Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia
    Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariadi

    JAKARTA - Komisi VII DPR RI akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 20 persen oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Hal ini penting dilakukan untuk melihat keuntungan dan kerugian yang didapat dari kegiatan divestasi tersebut.

    Demikian bunyi kesimpulan penting saat Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Dirut PT Asahan Aluminium, Dirut PT Vale Indonesia, Dirut PT Mind ID, dan Dirut PT Antam, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariadi yang memimpin rapat mengatakan, audit ini dilakukan dengan tujuan tertentu termasuk pelepasan saham melalui Bursa Efek Indonesia.

    ARTIST.CO.ID
    market.biz.id ARTIST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Komisi VII DPR RI akan mendorong BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 20 persen termasuk pelepasan saham sebesar 20 persen melalui Initial Public Offering  di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019, " ungkap politisi Partai Gerindra ini, membacakan kesimpulan rapat.

    Komisi VII, lanjut Bambang, akan mendalami manfaat apa saja yang diperoleh pemerintah dan masyarakat di wilayah operasi PT Vale Indonesia, sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang berkantor pusat di Brasil. PT Vale sudah beroperasi di Indonesia sejak 1968 dan mendapat wilayah operasi di Sulawesi.

    XPRESS.CO.ID
    market.biz.id XPRESS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Komisi VII DPR RI meminta pemerintah tidak melakukan proses perpanjangan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus PT Vale Indonesia yang akan berakhir 28 Desember 2025 sebelum semua permasalahan yang mengemuka saat ini dapat terselesaikan dengan baik, " tukas Bambang. (mh/aha)

    Bambang Hariadi KOMISI VII DPR RI
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    Komisi VIII DPR RI Evaluasi Anggaran dan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami