Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

    Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru
    Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda

    JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan urusan pertanahan yang belum selesai pasca dilantiknya Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Menurutnya, setidaknya terdapat tiga hal urusan pertanahan yang harus segera diselesaikan di sisa masa jabatan hingga 2024.

    “Pekerjaan rumah Menteri ATR/BPN yang belum selesai, pertama, adalah target 100 persen pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Saat ini baru 40 pertama bidang tanah yang terdaftar. Padahal target di RPJMP Nasional, pada 2025 harus sudah 100 persen bidang tanah terdaftar, ” ujar Rifqi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (18/6/2022).

    Kedua, lanjut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini, terkait otentifikasi dan  verifikasi data pertanahan. Indonesia belum memiliki 1 data sentral yang bisa digunakan oleh publik dan Pemerintah. Ketiga, tingginya ego sektoral antar-kementerian/Lembaga (K/L) soal pertanahan.

    “Kementerian ATR/BPN menjadi kementerian yang kerap menjadi tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan penertiban soal pertanahan dan tata ruang di Indonesia, terlebih ketika berhadapan dengan kawasan hutan dan pertambangan, ” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I tersebut.

    Black Coffee
    market.biz.id Black Coffee
    18% Rp 4.500
    Beli sekarang!

    Diketahui, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto telah dilantik Presiden Jokowi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN. Presiden meyakini bahwa mantan Panglima TNI itu memiliki  penguasaan terhadap teritori Indonesia. Selain itu, Presiden menilai Hadi juga merupakan sosok yang mampu bekerja sangat detail di lapangan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan. (rdn/sf)

    Rifqinizamy Karsayuda DPR RI PDIP KOMISI II
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami