Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

JAKARTA - DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Melalui Komisi I DPR RI, pembahasan RUU PDP bersama Pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja. RUU PDP sendiri telah diinisasi sejak tahu 2016 lalu. Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi.

 

Baca juga: Arsul Sani Tekankan Penegakan Hukum Tangani KKB Papua

“(RUU PDP masih membahas) tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana, " kata Nurul, Senin (11/7/2022). Nurul menegaskan, pembahasan sanksi belum menemui kata sepakat, sebab masih terdapat perdebatan terkait sanksi yang tepat bagi penyalahguna data pribadi.

 

Baca juga: Mohammad Toha: Aparat Penegak Hukum Harus Lebih Proaktif Tangani Mafia Tanah di Bali

Meski demikian, lanjut politisi Partai Golkar itu, Komisi I DPR telah mendapat waktu tambahan merampungkan pembahasan RUU PDP. Teranyar, penambahan waktu diberikan pada penutupan Masa Sidang ke-V Tahun Sidang 2021-2022. "Sudah diminta waktu perpanjangan satu kali lagi masa persidangan, " jelas Nurul.

 

Baca juga: Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat

Adapun, sambung legislator dapil Jawa Barat I tersebut, Komisi I DPR RI menargetkan proses pembahasan RUU PDP berjalan lancer, sehingga bisa segera disahkan pada masa sidang berikutnya atau Agustus mendatang. "Insya Allah kita mengejar tahun ini supaya kelar, karena (UU ini) penting banget, ” komitmen Nurul. (tn/sf)