Maman Imanul Haq Soroti Sinkronisasi Siskohat dengan PeduliLindungi

    Maman Imanul Haq Soroti Sinkronisasi Siskohat dengan PeduliLindungi
    Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq

    JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti sinkronisasi data vaksinasi calon jemaah haji di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan data sertifikat Vaksin pada Aplikasi PeduliLindungi. Disampaikan Maman, sinkronisasi dari kedua aplikasi tersebut baru sekitar 28 persen.

    “Saya juga heran, 28 persen itu angka yang sangat kecil. Mudah-mudahan ini masalahnya hanya sinkronisasi data saja, jangan sampai ia (calon jemaah haji) belum divaksin, ” ucap Maman di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Jawa Barat di Bandung, Jabar, Selasa (24/5/2022).

    UPDATES.CO.ID
    market.biz.id UPDATES.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Jika angka tersebut merujuk pada calon jemaah haji yang belum mendapatkan vaksin lengkap, sambung Maman, tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru. “Kalau 28 persen itu adalah sinkronisasi data, kita agak sedikit tenang dan bisa dipacu dalam hal sinkonisasinya, ” ujar Politisi fraksi PKB ini.

    Terkait sinkronisasi data ini, Maman akan meminta konfirmasi langsung dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI juga kepada Kementerian Kesehatan. Apalagi ia seringkali menyampaikan bahwa sinkronisasi data adalah kunci suksesnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia di masa pandemi ini.

    WARTAADHYAKSA.COM
    market.biz.id WARTAADHYAKSA.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Sinkronsiasi data ini adalah kata kunci yang selalu saya ucapkan. Sinkronisasi antara Siskohat dan PeduliLindungi ini sangat penting, karena kebijakan luar negeri itu adalah otoritas negara yang bersangkutan dan tidak bisa kita tolak, ” tegas wakil rakyat dapil Jawa Barat IX ini.

    Di sisi lain, Maman menekankan agar pemerintah juga calon jemaah haji agar benar-benar mempersiapkan keberangkatan haji ini. Mengingat, ibadah haji ini dilaksanakan masih dalam ancaman pandemi Covid-19.

    OPOSISI.CO.ID
    market.biz.id OPOSISI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Artinya, kesiap-siagaan kita termasuk pemerintah dan juga jemaah haji tetap dilakukan. Protokol kesehatan juga tetap diutamakan termasuk juga segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya ada jemaah yang kena Covid-19 di tanah suci Mekah/Madinah, kita juga sudah meninjau ke pusat kesehatan haji Indonesia baik itu di Mekkah atau Madinah, ” tandasnya. (es/aha) 

    Maman Imanul Haq DPR RI KOMISI VIII PKB
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Hasbi Jayabaya Tekankan Transparansi Informasi...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami