Gugatan Mahasiswa UKI Ditolak oleh MK 

    Gugatan Mahasiswa UKI Ditolak oleh MK 

    NASIONAL - Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) bernama Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menggugat UU Polri ke MK. Mereka mempermasalahkan pasal 16 ayat (1) UU Polri soal wewenang penggeledahan.

    Gugatan yang dilayangkan dua mahasiswa UKI, dikeluarkan setelah ramai kasus Aipda Ambarita menggeledah identitas warga saat razia. Aksi Ambarita itu ditayangkan di program televisi dan viral di media sosial.

    JOURNALIST.ID
    market.biz.id JOURNALIST.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Atas gugatan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Polri soal kewenangan polisi menggeledah warga. 

    Mahkamah berpendapat permohonan itu tidak beralasan menurut hukum, serta menilai penggeledahan sewenang-wenang bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma tersebut.

    "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, " dikutip dari salinan putusan yang diunggah di situs resmi MK.

    Dalam pertimbangan, MK meny tidak melanggar hak atas jaminan perlindungan. Mahkamah mengingatkan batasan-batasan kewenangan polisi diatur dalam aturan teknis.

    DESTINASI.CO.ID
    market.biz.id DESTINASI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Asas Praduga Tak Bersalah

    MK menyadari penggeledahan yang ditayangkan di televisi berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, MK meminta kepolisian dan media massa memperhatikan asas tersebut saat menayangkan proses penegakan hukum.

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    "Mahkamah menegaskan agar diimplementasikan dengan selalu menjunjung prinsip due process of law yang berdampingan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP, " ucap MK.Lebih lanjut, MK mengingatkan masyarakat punya hak untuk mengajukan keberatan terhadap proses penegakan hukum. Mahkamah meminta warga melapor jika ada pelanggaran dalam penegakan hukum.

    “Mahkamah mengingatkan agar masyarakat selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dengan menyeimbangkan perlindungan hak asasi yang dimilikinya dengan cara tidak segan-segan untuk mengingatkan kepada aparat Kepolisian dan mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian melanggar hak asasinya, ” bunyi pertimbangan MK. (HS)

    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami