Dukung Bakamla, Fadli Zon: Perlu Ada Langkah Strategis untuk Menegakkan Kedaulatan Negara

    Dukung Bakamla, Fadli Zon: Perlu Ada Langkah Strategis untuk Menegakkan Kedaulatan Negara
    Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon

    BATAM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyoroti temuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Zona Maritim Barat yang mengungkap adanya offshore yang dibangun oleh Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara. Ia menyayangkan karena wilayah yang masih termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut justru dieksploitasi dan berusaha diakui oleh pihak asing, bukan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bangsa.

    “Karena di situ (Laut Natuna Utara) memang di wilayah yang disebut sebagai grey area walaupun itu sebenarnya adalah wilayah zona eksklusif ekonomi kita itu sudah mulai ada offshore dan juga kapal-kapal asing ya kapal Vietnam dan kapal dari China, ” terang Fadli usai menghadiri pertemuan Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Sestama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Laksamana Pertama Hadi Pranoto, di Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (16/4/2022).

    READ.CO.ID
    market.biz.id READ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi Partai Gerindra ini menilai perlu ada langkah strategis untuk menegakkan kedaulatan negara di wilayah teritorial Indonesia. Menurutnya, penguatan peran Bakamla RI dan sinergi dengan institusi penjaga keamanan laut lainnya harus menjadi perhatian pemerintah karena jika tidak diperkuat, akan berisiko tinggi terhadap kedaulatan NKRI. Sebab, lanjut Fadli, masalah di wilayah perbatasan tidak hanya terkait eksploitasi kekayaan laut ilegal saja, tetapi juga aktivitas lainnya seperti upaya penyelundupan narkoba jaringan luar negeri ke Indonesia.

    “Nah ini saya kira peran Bakamla menjadi juga penting disamping bekerja sama dengan instansi terkait seperti BNN dalam mengamankan wilayah laut kita, sehingga tidak kemasukkan narkoba yang sangat membahayakan tentu bagi generasi muda kita. Ini kan bagian dari assimetric warfare dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi tetapi merusak bangsa kita, ” tegas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

    Fadli mengungkap, jika saat ini sarana dan prasarana milik Bakamla masih kurang memumpuni sehingga dukungan anggaran sangat diperlukan dalam mengoptimalkan kegiatan penjagaan keamanan laut. Beberapa yang menjadi perhatian adalah perlunya Bakamla memiliki peralatan canggih seperti alat early detection dan drone guna mengawasi daerah bersengketa, seperti Laut Natuna Utara. Selain itu, kapal-kapal yang lebih modern dan canggih juga diperlukan Bakamla dalam memperkuat batas wiayah Indonesia dan mencegah upaya penyelundupan barang dari luar negeri.

    “Sarana dan prasarana yang diperlukan seperti (alat) deteksi dini (early detection) kemudian juga mereka memerlukan peralatan-peralatan yang canggih ya. Sebenarnya satelit kita memang sangat dibutuhkan, drone juga sangat dibutuhkan  untuk menjaga laut kita terutama di wilayah yang juga bersengeketa sekarang ini seperti di wilayah Laut China Selatan, ” jelas legislator dapil Jawa Barat V ini. (nap/sf)

    Vixion 2017 Full Modif Keren
    market.biz.id Vixion 2017 Full Modif Keren
    4% Rp 25.000.000
    Beli sekarang!

    Fadli Zon DPR RI GERINDRA KOMISI I
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Cek Harga Pangan di Pasar Jungke Karanganyar,...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami