Willy Aditya Kebut Pembahasan RUU TPKS

    Willy Aditya  Kebut Pembahasan RUU TPKS
    Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya saat memimpin Rapat Panja RUU TPKS di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

    JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan RUU TPKS telah ditargetkan untuk dapat dibahas pada Rapat Paripurna sebelum Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 berakhir. Setelah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Panja, RUU TPKS akan dibahas kembali oleh Tim Perumus sebelum akhirnya dilakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II. 

    “Kalau sesuai jadwal, besok (5/4/2022) sudah pleno pengambilan keputusan di tingkat I Baleg, habis itu saya sudah bersurat ke Pimpinan (DPR) untuk dapat ke (Rapat) Paripurna. (Dari) Bamus terus dibawa ke Paripurna. Jadi ini kan masa sidang sampai 14 April (2022) ya, kita tentu berharap sudah diparipurnakan sebelum itu. Ya paling telah 14 april lah. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun, ” jelas Willy sebelum memimpin Rapat Panja RUU TPKS di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022). 

    READ.CO.ID
    market.biz.id READ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Panja RUU TPKS melakukan 5 rapat secara maraton terkait pembahasan 588 Daftar Inventaris Masalah (DIM) bagi RUU TPKS sejak Rabu (30/03/2022) hingga Senin (4/4/2022). Senada dengan Willy, Anggota Baleg DPR RI Supriansa juga mengungkapkan bahwa Baleg DPR RI telah menargetkan RUU ini untuk dibahas dalam Rapat Paripurna terdekat. Ia juga mengungkapkan bahwa UU TPKS merupakan undang-undang yang sedang ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat. 

    “Kita upayakan RUU TPKS ini sudah bisa disahkan dalam waktu dekat, kita masukan di (Rapat) Paripurna, itu target kita. Jadi punya target betul-betul cepat karena ini menjadi harapan masyarakat. Harapan masyarakat di luar sangat menunggu sekali RUU TPKS ini. Kami sebagai wakil rakyat harus menerjemahkan itu bahwa harapan besar masyarakat yang ada di luar itu harus kita laksanakan” ungkap Supriansa. 

    Sebagaimana diketahui, RUU TPKS telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada 18 Januari 2022. RUU yang sebelumnya dikenal sebagai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini telah masuk dalam 40 Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2022.

    Willy Aditya DPR RI NASDEM
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Bahas Honorer, Irma Suryani Audiensi dengan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami