Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Tanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk segera menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini sedang melanda hewan ternak milik rakyat. Gobel mengatakan, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar yang dimiliki.

 

Baca juga: F-NasDem DPR: RUU KIA Tingkatkan Kualitas Hidup Ibu dan Anak

“Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri. Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga, ” kata Gobel saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

 

Baca juga: Tangguh Hadapi Pandemi Covid-19, Syamsurizal Apresiasi Pencapaian Pemkot Sukabumi

Gobel mengingatkan, kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan indikator tersendiri dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternaknya mati atau harganya jatuh, maka keluarga peternak tersebut menjadi langsung jatuh miskin. “Jadi jangan meremehkan masalah (PMK) ini, ” tegas Gobel.

 

Baca juga: Rentan Kriminalisasi, Komisi IX DPR RI Akan Perjuangkan Payung Hukum Bagi Apoteker

Serangan PMK, lanjut politisi Partai Nasdem tersebut, juga sangat memukul upaya pemerintah untuk mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih berwarna merah. “Serangan PMK ini tentu akan makin menyulitkan upaya kedaulatan pangan daging sapi. Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi, ” dorongnya.

 

Baca juga: Rahmad Handoyo: Indonesia Jawara Penyakit Diabetes, Pemerintah Harus Perketat Pengawasan

Legislator dapil Gorontalo itu juga meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh seperti halnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Ini sama-sama serangan virus. Persebarannya juga sudah sangat meluas. Dan ini menyangkut nasib peternak dan juga soal kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia, ” katanya.

 

Baca juga: Ilham Bintang: Perlu Sikap Kritis Tanggapi Anjuran Bebas Antigen dan PCR

Untuk itu Gobel mengusulkan agar, pertama, pemerintah menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK. Kedua, segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak. Ketiga, Bulog dan Badan Pangan Nasional segera menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK. Keempat, lakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK. Kelima, hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK. “Jika dianggap perlu, keenam, segera tetapkan wabah PMK ini sebagai kejadian luar biasa, ” katanya. 

 

Sebelumnya, Ketua Umum PPSKI drh Nanang Purus Subendro menyebut dalam sebulan ini sudah 20 provinsi yang terpapar PMK. Akibat serangan PMK ini, terjadi panic selling, yaitu harga sapi turun drastis yang sangat merugikan peternak. Nanang mengatakan, jumlah peternak sekitar 5 juta orang dengan populasi sapi 18 juta ekor dan populasi kerbau 1, 1 juta ekor.

 

Menurutnya, PMK tak hanya bisa menyerang sapi dan kerbau tapi juga bisa menyerang domba, kambing, dan babi. Nanang mengatakan, Indonesia telah bebas PMK sejak 1990. Sedangkan kasus pertama terjadi pada 1886. Sehingga butuh lebih dari satu abad untuk bebas PMK. “Jika satu sapi saja terpapar, maka satu kandang dipastikan terpapar semuanya, ” kata Nanang. (azk/sf)

Baca juga: Tak Ada Transmisi PMK ke Manusia, Nabil Haroen: Jangan Jumawa dan Tetap Waspada