Perkuat KPPU, Andre Rosiade Usulkan Revisi UU Praktik Larangan Monopoli

    Perkuat KPPU, Andre Rosiade Usulkan Revisi UU Praktik Larangan Monopoli
    Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar dilakukan revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna memperkuat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Beberapa penguatan kewenangan tersebut di antaranya adalah terkait pemanggilan paksa dan penyitaan alat bukti terhadap pihak yang diduga melanggar hukum jika terjadi suatu kasus. 

    “Ini pengalaman saya juga saat melapor kasus praktik predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok yang ingin hancurkan industri semen dalam negeri kita. Prosesnya di KPPU itu butuh 1, 5 tahun. Terus ada ancaman-ancaman di Ruang Rapat Komisi VI ini. Makanya bekerja dan baru selesai, ” ujar Andre saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan KPPU dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022). 

    Karena itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menilai dengan revisi UU tersebut, dapat pula betul-betul menempatkan KPPU sebagai ujung tombak dalam memerangi praktik monopoli dalam persaingan usaha di Indonesia. “UU (Anti Monopoli) itu sudah tidak relevan lagi. Sudah dari 1999 sekarang 2022, sudah 23 tahun. Jadi, sekali lagi untuk dipertimbangkan (UU) direvisi. Kalau tidak ya macan ompong, ” tegasnya.

    Selanjutnya, Andre mengambil contoh kasus mafia minyak goreng yang saat ini ditangani KPPU. KPPU sudah menemukan satu alat bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Adapun untuk masuk dalam tahap penyidikan masih membutuhkan satu alat bukti lagi yang membutuhkan waktu 60 hari ke depan. Sehingga, bisa dilanjutkan ke dalam proses persidangan.

    Namun, Andre tidak bisa mendapatkan kepastian dari KPPU kapan keluarnya keputusan final terkait kasus mafia minyak goreng ini. “Tapi, keputusan ini bisa kalah juga di Mahkamah Agung nantinya. Karena itu UU-nya sudah patut direvisi kalau kita komitmen KPPU diperkuat, ” pesan legislator dapil Sumatera Barat I tersebut. (rdn/sf)

    Andre Rosiade DPR RI KOMISI VI GERINDRA
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Ary Egahni Ben Bahat Sayangkan Putusan Bebas...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami