Ibnu Multazam: Pengelolaan Minyak Goreng Perlu Masuk Tupoksi Bapanas

    Ibnu Multazam: Pengelolaan Minyak Goreng Perlu Masuk Tupoksi Bapanas
    Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menilai pengelolaan minyak goreng perlu dimasukkan ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pangan Nasional. (Bapanas) Lantaran selama ini, komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Bapanas hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.  

    “Pertama pasti harus ada Perpres atau revisi Perpres yang memerintahkan minyak goreng menjadi urusan Badan Pangan Nasional. Minyak goreng itu kan bagian dari bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya, ” ujar Ibnu pada Parlementaria seusai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Ramadan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

    BIGISSUE.ID
    market.biz.id BIGISSUE.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini menurutnya lantaran minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak swasta. Untuk itu, pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.

    “Kalau ada perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, itu kan nantinya dapat menjadi buffer stock bagi pemerintah. Misalnya kalau sedang dalam menjelang langka, itu kan bisa perusahaan BUMN ini dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksinya, ” jelas Ibnu. 

    REPORTER.CO.ID
    market.biz.id REPORTER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Kemudian untuk mengenai kesiapan pemerintah mengenai stok pangan menjelang lebaran, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatakan ketersediaan pangan menjelang ramadan dan hari raya Idulfitri saat ini cukup. Sehingga, DPR sebagai pengawas akan mengawasi nanti mengenai realitasnya di lapangan. (gal/sf)

    Ibnu Multazam DPR RI KOMISI IV PKB
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Dorong Transformasi Ekonomi, Polri Pastikan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami