Mulyanto Desak Pemerintah Tambah Subsidi Solar dalam APBN 2023

    Mulyanto Desak Pemerintah Tambah Subsidi Solar dalam APBN 2023
    Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

    JAKARTA - Seiring kegiatan masyarakat yang kembali normal, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak pemerintah untuk meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam APBN 2023. Sebab ia melihat setelah pandemi Covid-19 melandai, maka kegiatan sektor industri akan mulai bergerak cepat dan mobilitas masyarakat akan semakin tinggi.

    Artinya kebutuhan BBM industri dan transportasi akan meningkat. Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM.

    Vixion 2017 Full Modif Keren
    market.biz.id Vixion 2017 Full Modif Keren
    4% Rp 25.000.000
    Beli sekarang!

    Politisi fraksi PKS ini mengusulkan kepada Pemerintah agar subsidi pada tahun 2023 untuk BBM jenis solar ini dinaikkan dari Rp500 per liter menjadi Rp3.500 per liter, untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang menyentuh angka USD100 per barel.

    “Hal ini penting , agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan kepada masyarakat berupa kenaikan harga solar, namun beban tersebut ditanggung oleh Pemerintah yang betindak sebagai shock absorber atas kenaikan harga energi dunia, ”ujar Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Senin (20/6/2022).

    Latte espresso steamed milk
    market.biz.id Latte espresso steamed milk
    20% Rp 4.000
    Beli sekarang!

    Diakuinya, pembahasan terkait besaran subsidi tetap solar ini, memang cukup alot. Mengingat tambahan anggaran ini relatif besar.  Namun demikian akhirnya Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat pada angka subsidi tetap solar sebesar Rp3000 per liter.  Dengan angka ini, berarti terjadi kenaikan subsidi solar sebanyak enam kali lipat dari subsidi tetap solar yang ada sekarang, yakni sebesar Rp500 per liter. 

    "Pemerintah menyetujui angka subsidi solar ini. Dengan catatan bahwa akan dilaksanakan pembatasan penggunaan BBM solar agar tepat sasaran, " kata Mulyanto.

    Sebagaimana diketahui brersama Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM berhasil menyepakati Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun 2023 sebagai berikut: 1) ICP sebesar 90-110 USD/barel, 2) volume solar bersubsidi 16, 5-17 juta kilo liter, 3) volume LPG 3 kilogram 8.00-8.50 juta MTon, 4) subsidi tetap minyak solar (gas oil 48) Rp3.000 per liter, dan 5) subsidi listrik sebesar Rp69-72 triliun. (ayu/aha)

    Mulyanto PKS KOMISI VII DPR RI
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Komisi VII DPR RI Desak Kementerian ESDM...

    Artikel Berikutnya

    Lasarus: Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami