Komitmen Calon Komisioner OJK Akan Diuji

    Komitmen Calon Komisioner OJK Akan Diuji
    Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

    Komisi XI DPR RI segera mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para calon komisioner OJK ini akan menghadapi tantangan nyata di sektor jasa keuangan yang tidak ringan. Komitmen dan integritasnya akan diuji menghadapi semua tantangan tersebut.

    Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam siaran persnya, Jumat (25/3/2022), menyorot persoalan komitmen dan integritas ini. Ada 14 calon yang akan diajukan Presiden ke DPR. Tantangan itu misalnya, isu pinjaman online (pinjol), asuransi, belum pulihnya intermediasi perbankan, masih rendahnya porsi kredit UMKM, masih besarnya outstanding restrukturisasi kredit akibat Covid-19, dan persoalan pasar modal.

    “Menurut data, pengaduan masyarakat meningkat tajam. Jika pada 2017 hanya berjumlah 25.742 aduan, pada 2021 meningkat 2.213 persen menjadi 595.521 aduan. Pengaduan tersebut antara lain mencakup fintech/pinjol, perbankan, dan asuransi. Peningkatan pengaduan secara signifikan menunjukkan semakin banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan. Bahkan dari data, ada yang memutuskan bunuh diri karena tidak tahan pada tekanan debt collector, ” kata Hergun, begitu Heri Gunawan akrab disapa.

    Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menyebutkan, OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang tidak kalah penting, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Menurut Hergun, persoalan yang kini perlu segera direspon adalah belum menguatnya peran intermediasi perbankan.

    PAPARAZI.CO.ID
    market.biz.id PAPARAZI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Pada 2018, kredit perbankan melambung tinggi hingga 11, 82 persen. Namun, pada 2019 mulai turun menjadi 6, 08 persen. Tahun 2020, kehadiran Covid-19 makin menenggelamkan hingga menjadi minus 2, 41 persen. Dan pada 2021, mulai terjadi kenaikan 5, 24 persen, " jelas legislator dapil Jawa Barat IV ini. Upaya pemulihan ekonomi, lanjutnya, perlu didukung penguatan aliran kredit dari perbankan.

    Kredit perbankan, masih papar Ketua Kelompok Fraksi Gerindra Komisi XI DPR RI itu, merupakan darah dalam sistem perekonomian. Alirannya akan menguatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ia mengingatkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021, angka pengangguran mencapai 9, 1 juta orang. Sementara angka kemiskinan mencapai 26, 50 juta orang.

    BIGISSUE.ID
    market.biz.id BIGISSUE.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Karena itu, para calon Dewan Komisioner OJK, terutama Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, perlu menyiapkan strategi untuk mendongkrak pertumbuhan kredit perbankan agar bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, ” seru Hergun. (mh/sf)

    Heri Gunawan DPR RI GERINDRA
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Pelaku Usaha Sektor Pertanian, Yusuf Setiawan:...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami