Komisi IX Nihayatul Wafiroh Tekankan Pengadaan Vaksin Harus Dibarengi Perencanaan yang Jelas

    Komisi IX Nihayatul Wafiroh Tekankan Pengadaan Vaksin Harus Dibarengi Perencanaan yang Jelas
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi capaian target vaksinasi Covid-19 yang disebut telah mencapai 75 persen populasi masyarakat Indonesia. Melihat hal tersebut, Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, menekankan pengadaan vaksin tahun 2022 harus dibarengi dengan perencanaan yang jelas.

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pengadaan vaksin tahun 2022 jangan sampai menyebabkan penumpukan vaksin hingga menimbulkan adanya vaksin kadaluarsa yang dapat merugikan negara dan meresahkan masyarakat.  Diketahui penyediaan vaksin dengan mekanisme APBN sampai akhir tahun 2022 direncanakan mencapai 397, 6 juta dosis belum termasuk vaksin merah putih.

    TERUMBU.ID
    market.biz.id TERUMBU.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Karena sepanjang yang saya tahu bukan hanya vaksin yang untuk covid ini saja yang expired ya, termasuk meningitis kemarin juga banyak yang expired, " ujar Ninik dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

    Ninik menambahkan, meski akhirnya vaksin-vaksin yang kedaluwarsa telah diuji kembali dan diperpanjang masa kedaluarsanya, namun hal tersebut justru akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. "Karena ketika itu judulnya expired walaupun sudah di-extend, tetap saja trust masyarakat itu hilang. Jadi yang bener yang mana ini, jangan-jangan nanti kalau ada yang expired lagi di-extend lagi nih, " imbuhnya.

    JEJAKPOLITISI.COM
    market.biz.id JEJAKPOLITISI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Oleh sebab itu, Ninik menilai roadmap program pengadaan vaksin yang jelas penting dirancang sebagai acuan pengadaan vaksin. "Saya pikir dengan roadmap program yang jelas kita menghindari adanya vaksin yang tidak layak lagi untuk dipakai, juga menghindari distrust dari masyarakat, " tutup legislator dapil Jatim III ini. (bia/sf)

    Nihayatul Wafiroh DPR RI KOMISI IX PKB
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Permudah Masyarakat Mudik...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami