Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan

    Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan
    Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin

    DELI SERDANG - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mewanti-wanti pemerintah jangan sampai membuat kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Sebab, kebijakan yang ada seperti mengangkat guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan permasalahan kekosongan tenaga pengajar di lembaga pendidikan swasta, yang merupakan tempat semula guru tersebut mengajar.

    “Semua guru-guru itu lolos dalam tes, hendaknya ditempatkan di tempat awal, tempat asal. Sehingga mengganggu stabilitas pendidikan di sekolah-sekolah, di seluruh penjuru tanah air, ” tegas Djohar usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022). Ia mengaku, Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan maupun sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikannya.

    Djohar menilai, rendahnya gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp300.000 tersebut tidak manusiawi. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan Komisi X DPR RI ke Deli Serdang  tersebut, disampaikan bahwa berbagai program digalakkan Bupati dan pemerintah daerah guna memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif meski dengan segala keterbatasan. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap program-program yang saat ini tengah dijalankan Deli Serdang untuk pendidikan di sana dapat lebih kokoh.

    “Oleh karena ini, kita mungkin akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, Menteri Pendidikan, untuk mencari peluang peluang ‘apa yang bisa kita bantu untuk guru guru yang seperti ini’. Mereka belum lolos diterima tetapi aktivitas mereka (guru honorer) masih sangat sangat diperlukan bagi sekolah. Mungkin perlu adanya biaya biaya penelitian, tunjangan dan apa yang bisa kita berikan sehingga mereka mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya, ” terang politisi Partai Gerindra itu.

    WARTASEKOLAH.COM
    market.biz.id WARTASEKOLAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Di akhir, politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III ini pun berharap pandangan politik, regulasi, maupun kebijakan lainnya terhadap guru dapat bergerak ke yang lebih baik. “Nah itulah (saya mau lihat) orang orang bangganya jadi guru. Karena itulah perlu adanya undang-undang yang kuat untuk mem-backup guru-guru kita, sehingga profesi ini setara sejajar dengan aparat pemerintah lainnya seperti TNI, Polri, pemerintah daerah. Sehingga guru-guru berada posisi yang benar. Jadi ini perjuangan kita bersama, ” tutupnya. (hal/sf)

    Djohar Arifin Husin DPR RI KOMISI X GOLKAR
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Zainuddin Maliki: Pariwisata Kabupaten Malang...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami