Fraksi Gerindra Setujui Harmonisasi RUU Pembentukan Tiga DOB Papua ke Pembahasan Lebih Lanjut

    Fraksi Gerindra Setujui Harmonisasi RUU Pembentukan Tiga DOB Papua ke Pembahasan Lebih Lanjut
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui harmonisasi RUU tentang pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat lebih lanjut.

     JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui harmonisasi RUU tentang pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat lebih lanjut. Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, yang membacakan pandangan fraksi terkait RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 

    “Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui harmonisasi RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat lebih lanjut, ” ujar Yan Permenas dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU pembentukan tiga DOB Papua, di Ruang Rapat Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Adapun rapat pleno tersebut memutuskan RUU tiga DOB Papua tersebut  disetujui untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. 

    OTOSATU.COM
    market.biz.id OTOSATU.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Yan Permenas menjelaskan, Fraksi Partai Gerindra sejak awal memberi perhatian khusus terhadap pembahasan RUU tiga DOB Papua ini. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra, termasuk pihaknya sendiri yang juga bertindak sebagai pengusul RUU tersebut memberikan beberapa catatan.

    Pertama, pembentukan tiga DOB tersebut hendaknya tidak membebani keuangan dari kabupaten yang menjadi bagian dari wilayahnya. Sebab, keberadaan pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sehingga, akan berkurang kapasitasnya jika diharuskan memberikan dukungan dana kepada pemerintah provinsi selama dua tahun berturut-turut. 

    “Kami berpandangan sebaiknya pemerintah pusat yang mencukupi pendanaannya penyelenggaraan pemerintah provinsi baru tersebut melalui peningkatan Dana Alokasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, ” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) Papua ini. 

    Kedua, pembentukan dan pemekaran provinsi tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Ketiga, peraturan perundang-perundangan disusun untuk bisa dilaksanakan.

    Cappuccino latte
    market.biz.id Cappuccino latte
    40% Rp 2.000
    Beli sekarang!

    “Karena itu kami mendukung adanya pengaturan mengenai adanya kewajiban pemerintah pusat untuk melaporkan pelaksanaan UU provinsi tersebut kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat empat tahun sejak UU ini berlaku. Pengaturan ini juga sebagai wujud tanggung jawab DPR RI tidak hanya sekadar membuat UU namun juga memastikan implementasinya di lapangan, ” ujarnya. 

    Adapun rapat pleno ini turut pula menyetujui penamaan tiga calon provinsi baru di Papua. Penamaan itu diusulkan disesuaikan dengan wilayah adat. Untuk nama Papua Selatan, yakni Provinsi Ha Anim; Papua Tengah Provinsi Meepago; dan untuk Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Lapago

    ZONATANI.ID
    market.biz.id ZONATANI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Hasil Kerja Keras Jajaran Kementan, Produktifitas...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami