Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang

    Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon

    PANGKAL PINANG - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menilai perlu adanya regulasi terkait dengan penambangan timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengenai penerapan penambangan timah. Sehingga kegiatan pertambangan yang berasal dari masyarakat dan PT Timah berjalan dengan baik. 

    “Di sini kita lihat memang mitra kerja dari PT Timah ini adalah masyarakat dan ini dibayar oleh PT Timah untuk menambang, tetapi banyak kendalanya jadi masyarakat ini (menambang) menjadi liar, ” kata Doni usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau lokasi pertambangan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (24/3/2022).

    WARTAKESEHATAN.CO.ID
    market.biz.id WARTAKESEHATAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Setelah berdialog dengan penambang timah, politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa para penambang berkewajiban memberikan hasil tambangnya ke PT Timah tetapi yang terjadi mereka juga memberikan hasil tambangnya ke pihak swasta. 

    “Karena IUP (Izin Usaha Pertambangan) nya di bawah IUP PT Timah, maka kewajiban mereka harus menambang dan memberikan hasil tambangnya ke PT Timah. Nah yang terjadi hari ini mereka juga menjual ke swasta kenapa dijual ke swasta, karena ada benefit buat mereka yaitu pembayaran cash on carry dengan nilai yang lebih mahal diatas standarisasi, ” ungkap Dony. 

    INFORMAN.ID
    market.biz.id INFORMAN.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Komisi VII DPR RI dengan segera berupaya membawa permasalahan ini ke Jakarta untuk membuat regulasi terkait dengan dugaan penambangan ilegal. “Dikatakan ilegal karena mereka (penambang) menambang di IUP PT Timah, tetapi hasil tambangnya diberikan kepada pemilik yang lain nah ini yang unfair buat saya, jadi harus ada regulasi yang benar untuk menertibkan ini, ” tegas Dony. (cas/sf) 

    Dony Maryadi Oekon DPR RI KOMISI VII PDIP
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Pelaku Usaha Sektor Pertanian, Yusuf Setiawan:...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami