Diah Pitaloka: UU TPKS Representasi Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia

    Diah Pitaloka: UU TPKS Representasi Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat menjadi narasumber diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ dengan tema 'Semangat Kartini, Meneguhkan Eksistensi Kaum Perempuan' di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan proses panjang sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Dia pun merasa terharu terharu saat UU tersebut disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (12/4/2022).

    “Undang-undang ini adalah perjuangan. Saya memaknainya lebih panjang, undang-undang ini menjadi bagian sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Saya merasa terharu juga undang-undang ini disahkan, " ungkap Diah saat menjadi narasumber diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ dengan tema 'Semangat Kartini, Meneguhkan Eksistensi Kaum Perempuan' di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

    POLITISI.ID
    market.biz.id POLITISI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut Diah, dengan pengesahan UU TPKS ini bisa menjadi hadiah untuk memperingati hari Kartini pada 21 April mendatang. Dia juga mengungkapkan dalam pembahasan RUU TPKS telah melalui proses yang cukup panjang, bahkan dari periode DPR RI sebalumnya sudah dibahas, dan baru disahkan pada masa sidang ini.

    "Pembahasannya cukup panjang dari pembahasan di Komisi VIII periode lalu, perdebatan tentang judul, jenis kekerasan seksual, lalu juga sinkronisasi dengan KUHP, karena perspektifnya hukum pidana. Lalu diusulkan kembali untuk dibahas di Badan Legislasi, prosesnya panjang juga sekitar dua tahun lebih, " papar Diah.

    Cappuccino latte
    market.biz.id Cappuccino latte
    40% Rp 2.000
    Beli sekarang!

    Politisi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, dalam proses pembahasan RUU TPKS telah lahir kesadaran publik yang tadinya masalah ini dianggap memalukan, berangsur-angsur mendapat posisi yang sesuai. Diah juga berterimakasin kepada para awak media yang juga punya andil, sehingga publik memiliki kesadaran untuk menghilangkan kekerasan seksual. "Di tengah pembahasan ini dukungan publik meluas bahkan kampus-kampus menunjukkan keprihatinan tentang maraknya tindak kekerasan seksual, " pungkas Diah.

    Diah Pitaloka DPR RI KOMISI VIII PDIP
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    PIA Fraksi PAN Gelar Bakti Sosial di Bulan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Karmel

    Karmel verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Di Hadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik
    BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran
    Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

    Ikuti Kami