Budisatrio Djiwandono Minta Wisatawan yang Menyalakan Petasan di Taman Komodo Ditindak Tegas

    Budisatrio Djiwandono Minta Wisatawan yang Menyalakan Petasan di Taman Komodo Ditindak Tegas
    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan eselon I KLHK serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak tegas wisatawan yang menyalakan petasan (kembang api) di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut membahayakan dan mencederai aspek pelestarian alam di taman nasional.

    "Ini tentu sangat membahayakan kawasan tersebut beserta spesies di dalamnya. Belum lagi hal itu dilakukan di saat, kalau tidak salah, migrasi kelelawar dari satu pulau ke pulau lain, biasanya di sore hari. Ini kan sangat mencederai tujuan dari pelestarian alam yang ada di situ, ” ujar Budi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan eselon I KLHK serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

    Oleh karenanya, politisi Partai Gerindra ini meminta KLHK harus ekstra tegas, bukan hanya perkara edukasi masyarakat saja. "Tapi untuk pelaku seperti ini harus ditindak tegas, tidak cukup dengan minta maaf lalu semua baik-baik saja. Taman Nasional Komodo ini merupakan sebuah area Konservasi yang memiliki tujuan sangat mulia, yakni benteng terakhir kita memproteksi kekayaan alam bangsa Indonesia, " terang Budi. 

    Ia berharap masyarakat Indonesia dan dunia menghargai kawasan konservasi. “Saya tidak bisa menerima kalau ada yang mencederai area ini dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Saya mohon tindak tegas dan bagi pelaku operator yang membolehkan juga harus ada sanksi, karena jelas-jelas dilarang, tapi masih dilakukan. Kalau perlu pelaku jangan dikasih masuk lagi ke area taman nasional Komodo, ” tegasnya. 

    Adapun dalam rapat itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memandang bahwa tidak bisa hanya wisatawan yang disalahkan seratus persen. Pasalnya selama ini di dalam area Taman Nasional Komodo memang tidak terdapat plang atau tanda khusus sebagai peringatan, dilarang menyalakan petasan atau kembang api. Di sisi lain juga wisatawan tidak tahu apakah ada diperbolehkan menyalakan petasan atau tidak. 

    Senada dengan Budi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan perlunya edukasi kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. KLHK pun dinilai harus bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Namun tentu, kata Anggia, tetap harus ada hukuman yang membuat orang tersebut jera melakukan hal serupa serta menjadi contoh buruk agar orang lain tidak berbuat serupa. (ayu/aha)

    Budisatrio Djiwandono DPR RI KOMISI IV GERINDRA
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Guspardi Minta Mendagri Klarifikasi Wacana...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: May 4, 2021

    Muhamad Ali

    Muhamad Ali verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 61

    Registered: Nov 30, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Apr 25, 2022

    Wahyudi Arief Firmanto

    Wahyudi Arief Firmanto verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Jun 2, 2022

    Profle

    Mulyadi Umar.

    Warga Keluhkan Kerusakan dan Debu di Jalan Trans Sangatta
    Suasana Haru Warnai Penamatan dan Perpisahan TK Nurul Ikhsan
    Waka Polri Letakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Kediri
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

    Ikuti Kami