Akan Undang Mendag, Andre Rosiade: Pastikan Program Minyak Goreng Rakyat Terdistribusi dengan Baik

    Akan Undang Mendag, Andre Rosiade: Pastikan Program Minyak Goreng Rakyat Terdistribusi dengan Baik
    Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebutkan pihaknya akan mengundang Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamad Luthfi beserta jajaran dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI  pada Selasa (24/5/2022) mendatang, guna meminta pemerintah memastikan program Program Minyak Goreng Rakyat yang menargetkan 10 ribu titik penyaluran dapat terdistribusikan baik.

    “Pak Menteri Perdagangan bilang, ada 702 juta liter yang terkumpulkan dan terdistribusi 551 juta liter, itu laporan Kemendag ke kami waktu DMO dan DPO. Tapi faktanya kan kita merasakan kelangkaan, jangan sampai nanti ada program Minyak Goreng Rakyat ini ada 10 ribu titik seluruh Indonesia mendistribusikan minyak goreng dengan harga HET Rp14.000 itu dapat laporan yang di atas kertas saja dan tidak real dirasakan masyarakat, ” jelas Andre saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika bertena 'Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor', di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

    RI1.CO.ID
    market.biz.id RI1.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi Partai Gerindra ini juga menilai, program Minyak Goreng Rakyat ini adalah keputusan win-win solution yang dibuat oleh pemerintah jika benar dapat terealisasi dengan baik. Andre juga menaruh harapan apalagi mengingat pemerintah dalam hal ini sudah mengandeng ID Food Holding pangan dan Bulog dalam menyiapkan titik distribusi. “Meskipun saya masih menganggap kita masih kalah dengan oligarki Tapi demi kepentingan rakyat pemerintah sudah mengambil keputusan win-win solution terbaik bagi semua pihak, ” ujar Andre.

    Dalam rapat Selasa nanti, Andre akan mendorong Mendag mengaktifkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk menindak pelaku yang diduga terkai tindak pidana penimbunan minyak goreng, “Pemerintah harus tegas sama oligarki, memastikan serius untuk memproduksi minyak goreng curah dan menjual dengan harga HET Rp14 ribu, ” tambah legislator dapil Sumatera Barat I itu.

    Neapolitan Pizza
    market.biz.id Neapolitan Pizza
    8% Rp 1.450
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut, ia juga menilai kebijakan DMO dan DPO sebenarnya sudah tepat, mengingat terjadi surplus minyak goreng yang hampir 11 miliar liter setahunnya. Namun hanya saja, hal ini harus dibarengi juga dengan kebutuhan domestic yang mencapai 5, 7 miliar liter per tahun ini terdistribusi dengan baik dan dengan harga yang sesuai. “Sebenarnya DPO dan DMO sudah tepat, hanya memang harus tegas, harus laporan yang tepat jangan lagi pemerintah ditipu, dibohongi, peraturannya sebatas macan kertas, ” tutup Andre. (we/sf)

    Andre Rosiade KOMISI IV DPR RI GERINDRA
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 50

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: Jul 17, 2020

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 10, 2020

    Mulyadi Umar.

    Mulyadi Umar.

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Jun 15, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Pendiri KAMIJO Ucapkan Turut Berduka Cita Atas  Wafatnya Almarhum Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
    Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
    Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 
    Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa
    Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

    Ikuti Kami