Ahmad Doli Kurnia: Pemilihan Kepala Desa Butuh Perhatian Serius

    Ahmad Doli Kurnia: Pemilihan Kepala Desa Butuh Perhatian Serius
    Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung

    LANGKAT - Setelah moratorium pemilihan selama dua tahun karena Covid-19, kini pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah daerah mulai digelar. Pesta demokrasi di tingkat paling bawah justru lebih dinamis dengan tingkat kerawanan yang juga tinggi. Butuh pembinaan bagaimana berdemokrasi di desa tetap berkualitas.

    Ditemui di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Rabu (25/5/2022), usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintahan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerukan, agar Pilkades di semua daerah menjadi perhatian serius. Pilkades tidak saja jauh lebih dinamis daripada Pilkada, tapi juga banyak mengundang konflik sosial.

    Kepiting Goreng Spesial
    market.biz.id Kepiting Goreng Spesial
    13% Rp 8.509
    Beli sekarang!

    "Pemilihan kepala desa jauh lebih dinamis dibanding Pilkada. Semakin ke bawah, peristiwa demokrasi sebenarnya semakin rawan, mengundang konflik sosial. Karena locus-nya kecil, interaksinya intensif, tarik menarik kepentingannya menonjol, maka sering sekali menimbulkan konflik, bahkan pemilihan kepala desa itu memakan korban jiwa, " ungkap Doli.

    Perhatian pusat sangat dibutuhkan ketika Pilkades berlangsung di sejumlah daerah, pinta politisi Partai Golkar itu. Begitu pula di Kabupaten Langkat, Sumut, yang dikunjungi Komisi II DPR. Ada 162 desa di Langkat yang akan berpesta demokrasi. Pembinaan demokrasi jadi keniscayaan, agar Pilkades bisa lebih sehat dan tertib.

    Doppio espresso shot ganda
    market.biz.id Doppio espresso shot ganda
    16% Rp 7.300
    Beli sekarang!

    "Ini harus jadi perhatian kita supaya pembinaan demokrasi di masyarakat paling bawah ini sehat, " ujarnya.

    Doli melanjutkan, di tengah akan dimulainya Pilkades di sejumlah daerah, ini jadi momentum terbaik untuk mengevaluasi pemerintahan desa, baik penataan kelembagaan maupun regulasinya. Komisi II sendiri, sambung legislator dapil Sumut III ini, sedang mengagendakan revisi UU No.6/2014 tentang Desa, yang didalamnya memuat aturan pemerintahan desa.

    WARTAHAJI.COM
    market.biz.id WARTAHAJI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Sejak awal kami sudah masukkan revisi atau penyempurnaan UU Pemerintahan Desa. Ini jadi entitas paling kecil dalam struktur pemerintahan kita. Kalau desa-desa secara simultan mempercepat pembangunan desa, itu akan mempercepat pembangunan kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, kita harus mempunyai perhatian khusus. Apalagi, dana desa makin lama, makin besar, " papar Doli. (mh/aha) 

    Ahmad Doli Kurnia Tandjung DPR RI KOMISI II GOLKAR
    Publikkaltim.com

    Publikkaltim.com

    Artikel Sebelumnya

    Maman Imanul Haq Soroti Sinkronisasi Siskohat...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Mulyadi Umar verified

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 3

    Registered: Dec 8, 2021

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 45

    Registered: Apr 8, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 17, 2020

    Fahmi

    Fahmi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 7

    Registered: Mar 23, 2022

    Rekomendasi

    Ketua MUI Paser Tolak Putusan Izin Nikah Beda Agama.
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

    Ikuti Kami